Wabup Bombana Pimpin Rapat Evaluasi Penertiban Tambang Ilegal
BOMBANA, Prima Nusantara – Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi penertiban aktivitas pertambangan ilegal, bertempat di Ruang Rapat Bupati Lantai II, Kamis (29/1/2026)
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., dan diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, aparat penegak hukum, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam penanganan pertambangan ilegal di wilayah Bombana.
Agenda utama rapat adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan sosialisasi penertiban pertambangan ilegal yang telah dilaksanakan sebelumnya, khususnya terhadap aktivitas penambangan batu sinabar ilegal yang masih ditemukan di sejumlah lokasi.
Dalam forum tersebut, para peserta rapat membahas berbagai aspek, mulai dari tingkat pencapaian kegiatan sosialisasi, hambatan yang ditemui di lapangan, hingga tanggapan masyarakat terhadap kebijakan penertiban yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan bahwa upaya penertiban pertambangan ilegal merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, menciptakan kepastian hukum, serta memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menilai, koordinasi dan sinergi antarinstansi menjadi kunci agar langkah-langkah penertiban dapat berjalan optimal.
“Penertiban tetap harus dilakukan secara persuasif dan humanis. Jangan sampai ada tindakan yang melukai masyarakat. Jika memang ada pihak yang harus diamankan, maka kita harus siap dengan penjelasan yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Wakil Bupati.
Melalui rapat koordinasi ini, disepakati sejumlah langkah lanjutan, di antaranya penguatan pengawasan di lapangan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan penertiban tambang ilegal secara terukur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain penegakan hukum, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada masyarakat agar pemahaman terkait dampak dan aturan pertambangan dapat meningkat secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan mendukung pelaksanaan penertiban pertambangan ilegal secara berkesinambungan, guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib, legal, dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Bombana.(DK/ER)