Pemkab Bombana Dorong Tata Kelola Bersih Lewat Penguatan Dokumen MCSP
BOMBANA, Prima Nusantara – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat langkah pencegahan korupsi. Hal ini tampak saat Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si memimpin Rapat Evaluasi Pemenuhan Dokumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro, Rabu (3/12/2025).
Rapat tersebut menghadirkan jajaran pimpinan OPD, kepala bidang teknis, hingga admin MCSP dari seluruh OPD yang menjadi bagian area intervensi. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menelaah sejauh mana pemenuhan dokumen MCSP telah berjalan dan memastikan bahwa setiap OPD memenuhi standar yang ditetapkan.
Program MCSP merupakan instrumen KPK dalam memperkuat integritas pemerintah daerah melalui penilaian pada area intervensi yang rawan penyimpangan. Tahun ini, Bombana menargetkan kualitas pemenuhan dokumen yang lebih baik di seluruh OPD dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban administrasi.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan pentingnya akurasi data serta keseriusan perangkat daerah dalam menyusun dokumen.
“Pemenuhan dokumen MCSP ini adalah bentuk bagaimana kita mengelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Data yang tidak akurat akan berdampak besar pada kita semua. Karena itu, setiap OPD harus benar-benar mengisi secara konsisten dan sesuai kenyataan lapangan, jangan ada apologis didalamnya” ujarnya.
Ia juga memberi sinyal kuat agar OPD tidak menunda penyelesaian dokumen menjelang tahapan evaluasi lanjutan.
“Kita ingin Bombana menjadi daerah yang maju dengan tata kelola yang bersih dan terukur. MCSP adalah salah satu instrumen menuju ke sana. Saya minta seluruh OPD bergerak cepat, bekerja sama, dan menyelesaikan dokumen tepat waktu,” tegasnya.
Dari laporan admin MCSP, progres pemenuhan dokumen di Bombana kini berada di angka 60–70 persen.
Admin tersebut menyampaikan bahwa pendampingan intensif akan digencarkan. “Kami sudah memetakan OPD yang progresnya cepat dan yang masih terkendala. Tim teknis akan melakukan pendampingan lebih intensif dalam dua minggu ke depan,” ujarnya. (ER)