Yosep Sahaka Buka Sosialisasi Indeks Desa 2025 dan Dorong Pembentukan Posbakum
KOLTIM, Prima Nusantara – Penjabat (Plt) Bupati Kolaka Timur, H. Yosep Sahaka, S.Pd., M.Pd., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Hasil Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 serta Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi desa dan kelurahan. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Kolaka Timur, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kolaka Timur beserta Ketua Komisi I DPRD Koltim, perwakilan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala UPT, camat, kepala desa, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Yosep Sahaka menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Selama ini banyak persoalan di desa yang sebenarnya bisa diselesaikan secara lokal, tetapi justru naik ke level yang lebih tinggi. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pendampingan hukum tanpa harus menunggu proses panjang,” ujar Yosep.
Ia menegaskan agar seluruh kepala desa dan lurah menindaklanjuti pembentukan Posbakum di wilayahnya masing-masing. “Saya minta agar semua desa dan kelurahan segera membentuk pos bantuan hukum. Dengan begitu, setiap permasalahan warga bisa ditangani lebih cepat dan adil di tingkat lokal,” tegasnya.
Selain membahas pembentukan Posbakum, Yosep juga menyampaikan hasil pendataan Indeks Desa Tahun 2025, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan desa di Kolaka Timur. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim pendata bersama tenaga pendamping profesional dan tim verifikasi kabupaten, terdapat peningkatan status kemajuan desa dibandingkan tahun sebelumnya.
“Desa maju meningkat menjadi 31 desa, dari sebelumnya 25 desa di tahun 2024. Desa berkembang tercatat sebanyak 84 desa, sedikit menurun dari 88 desa tahun lalu. Sedangkan desa tertinggal kini hanya tersisa satu, turun dari tiga desa pada tahun sebelumnya. Ini bukti nyata bahwa arah pembangunan desa di Kolaka Timur semakin positif,” jelas Yosep.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa data Indeks Desa berfungsi sebagai alat ukur penting dalam menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan enam aspek utama: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan. Hasil tersebut akan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penentuan prioritas penggunaan dana desa.
“Angka-angka dalam Indeks Desa ini bukan sekadar statistik. Data ini menjadi peta jalan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Yosep juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pendataan Indeks Desa, mulai dari pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kolaka Timur. Ia berharap hasil pendataan ini benar-benar dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam tindak lanjut hasil pendataan tersebut, antara lain penyusunan RPJMDes dan RKPDDes berbasis kebutuhan masyarakat, sinkronisasi program OPD dengan prioritas desa, percepatan peningkatan status desa, serta pemanfaatan data digital untuk mendukung perencanaan pembangunan.
“Indeks Desa menjadi cermin bagi kita semua dalam menilai seberapa besar intervensi pemerintah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Saya berharap melalui forum ini kita bisa menyatukan langkah dan memperkuat kerja sama demi mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Yosep Sahaka mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah yang peduli terhadap akses keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (PN)