Bupati Bombana Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri Secara Virtual
BOMBANA, Prima Nusantara – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si didampingi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Setda Bombana, Senin (23/6/2025).
Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Dalam paparannya, Tomsi menegaskan pentingnya sinergi antar instansi serta perlunya tindakan cepat dan terukur dari pemerintah daerah untuk menghadapi risiko lonjakan harga pada komoditas penting.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi peran strategis TPID dalam melakukan pemantauan harga secara rutin dan melakukan respons cepat terhadap dinamika harga di pasar guna menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menyampaikan bahwa pihaknya siap mengoptimalkan peran TPID dan seluruh perangkat daerah untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
“Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku ekonomi, distributor, hingga masyarakat luas, agar upaya pengendalian inflasi di Bombana berjalan optimal dan tidak mengganggu daya beli warga,” ujar Burhanuddin usai kegiatan berlangsung.
Melalui rakor ini, diharapkan setiap daerah dapat mengambil langkah-langkah aktif dalam mengendalikan inflasi, antara lain melalui operasi pasar, penguatan sistem pangan lokal, hingga memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok.
Rakor ini juga menjadi momentum penting bagi setiap pemerintah daerah untuk menyampaikan tantangan lapangan serta merumuskan strategi berdasarkan data dan evaluasi terkini.
Pemerintah Kabupaten Bombana pun menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan langkah konkret demi menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (PN)