Bupati Bombana Hadiri Rakor KPK dan ATR/BPN, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih
BOMBANA, Prima Nusantara – Dalam rangka kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam upaya mewujudkan transformasi layanan pertanahan dan ruang, salah satu program kerja sama yang dilaksanakan adalah Program Optimalisasi Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah.
Program tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara yang digelar bersama KPK RI dan ATR/BPN RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (7/5/2026).
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Turut hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, Staf Ahli Menteri ATR/BPN RI Andi Tenri Abeng, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rapat koordinasi dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., yang menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan daerah yang terbuka, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Menurut gubernur, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui penguatan pengawasan internal, perbaikan administrasi pemerintahan, dan peningkatan integritas aparatur.
“Seluruh pemerintah daerah harus memastikan pelayanan publik berjalan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, mengingatkan pentingnya pengawasan pada sektor-sektor strategis seperti pengelolaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengamanan aset milik pemerintah daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri ATR/BPN RI, Andi Tenri Abeng, menegaskan bahwa percepatan sertifikasi aset daerah menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan dan meminimalisasi potensi sengketa aset.
Menurutnya, kepastian hukum atas aset pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan tanah dan ruang guna menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap mendukung berbagai langkah strategis yang diarahkan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ia mengatakan Pemkab Bombana terus melakukan pembenahan birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara.
“Komitmen pemerintah daerah adalah memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin. (ER)