Pemkab Bombana Perkuat Pengawasan Perusahaan, Soroti Ketenagakerjaan hingga Perizinan

BOMBANA, Prima Nusantara – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (6/4/2026).

Rapat dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Syahrun, serta diikuti para asisten dan kepala perangkat daerah terkait.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, mulai dari ketenagakerjaan, kepatuhan perizinan, hingga pengawasan aktivitas perusahaan di lapangan.

Pada aspek ketenagakerjaan, pemerintah daerah menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja secara akurat, termasuk mekanisme rekrutmen serta pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Sementara itu, dari sisi perizinan, perusahaan diingatkan agar senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengawasan di lapangan juga menjadi sorotan. Pemkab Bombana mendorong peningkatan pengawasan secara aktif dan menyeluruh, tidak hanya berbasis laporan, tetapi juga melalui pemantauan langsung.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengatakan, perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap aktivitas perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, guna mengoptimalkan potensi daerah.

“Kita perlu mendata aktivitas pertambangan yang masih berproduksi, baik yang sudah memiliki dokumen RKB maupun yang belum, agar dapat diketahui potensi kontribusinya bagi daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, potensi tersebut tidak hanya dari sektor utama, tetapi juga dari sektor pendukung, seperti perhubungan yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan operasional dan alat berat.

Ahmad Yani juga menegaskan pentingnya pendekatan proaktif dalam pengawasan di lapangan. Menurutnya, aparat tidak boleh hanya bergantung pada laporan yang masuk.

“Ketika turun ke lapangan, jangan terpaku pada satu laporan. Jika ada temuan lain, itu juga harus menjadi perhatian. Pengawasan harus lebih luas dan tidak menunggu aduan masyarakat,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah.(ER)