Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bupati Bombana Tekankan Sinergi Pengawasan dan Perbaikan Perencanaan Daerah
BOMBANA, Prima Nusantara – Burhanuddin membuka Rapat Penyampaian Informasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pengawasan Tahun 2026 serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ahmad Yani, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Pj. Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Kabupaten Bombana.
Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Inspektorat Daerah dan BPKP sebagai landasan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kredibel dan akuntabel. Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap terbuka terhadap hasil evaluasi pengawasan dan menjadikannya sebagai momentum pembenahan birokrasi.
Bupati juga menyoroti kualitas perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu maupun tidak sesuai target kerap berawal dari perencanaan yang kurang matang.
“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik. Tahun ini akan saya benahi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo menjelaskan bahwa SPIP merupakan instrumen utama dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian dari penguatan integritas sektor publik.
“Esensi SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pembangunan daerah,” jelasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, Kabupaten Bombana masih menghadapi sejumlah kelemahan, terutama pada aspek tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan.
“Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi masih sangat lemah,” ungkap Harry, seraya menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan ke depan.
Dalam forum tersebut juga disampaikan evaluasi postur anggaran Tahun 2025 berdasarkan asersi Bappeda Kabupaten Bombana sebesar Rp209.953.000.306 yang dialokasikan ke lima sektor prioritas. Alokasi terbesar berada pada sektor kesehatan sebesar 61,75 persen, pendidikan 27,21 persen, penurunan prevalensi stunting 9,34 persen, serta pengentasan kemiskinan 0,86 persen.
Evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat penerapan SPIP serta memastikan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026 berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (ER)