Hadiri Forum Kementan, Bupati Sampaikan 3 Permasalahan Strategis Pertanian di Bombana

BOMBANA, Prima Nusantara – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., kembali menegaskan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Dalam kesempatan menghadiri kegiatan nasional yang digelar di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).

Bupati Burhanuddin menyampaikan secara langsung di hadapan menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tiga permasalahan strategis yang saat ini tengah dirasakan para petani di daerahnya, sekaligus sebagai bentuk dukungan nyata terhadap Asta Cita Presiden, khususnya pada program hilirisasi sektor pertanian.

Dalam paparannya, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar pada komoditas kelapa, namun hingga kini pemanfaatannya masih sangat terbatas karena hanya sebatas bahan mentah yang diekspor tanpa ada proses pengolahan di dalam daerah.

Hal ini menurutnya menjadi salah satu penyebab lambannya peningkatan nilai tambah bagi petani serta belum maksimalnya peran sektor industri lokal yang seharusnya dapat menopang perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Permasalahan kedua yang diungkapkan Bupati adalah terkait lahan persawahan di Bombana yang mencapai kurang lebih 13 ribu hektare. Dari total luas tersebut, hingga saat ini baru sekitar 20 persen yang mampu diolah secara optimal di wilayah Bombana.

Kondisi tersebut, jelas Burhanuddin, menyebabkan hasil produksi pertanian tidak berjalan sesuai potensi maksimal, sementara sebagian besar lahan produktif masih belum tergarap dengan baik akibat keterbatasan sarana, prasarana, dan dukungan pengelolaan modern.

Selanjutnya, permasalahan ketiga yang mendapat sorotan adalah soal keluhan para petani padi sawah di Bombana yang belakangan kesulitan dalam menjual hasil panennya.

Hal ini terjadi lantaran Perum Bulog disebut tidak lagi melakukan pembelian karena alasan kuota yang telah habis. Situasi tersebut berdampak serius pada fluktuasi harga gabah dan padi di tingkat petani, sehingga banyak dari mereka mengalami kerugian akibat hasil panen yang tidak terserap pasar dengan baik.

Menanggapi penyampaian Bupati Bombana, pihak menteri Pertanian yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa tidak ada istilah kuota habis dalam hal penyerapan hasil panen petani.

Menteri Pertanian menyampaikan bahwa semangat kerja pemerintah harus terus dijalankan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani, tidak boleh berhenti hanya karena alasan kuota.

“Memang karena semangat kerja, jadi ga ada istilahnya kouta habis, harus jalan terus, Pemerintahan Harus jalan terus,” tegas Menteri Pertanian di hadapan peserta pertemuan.

Melalui forum strategis tersebut, Bupati Bombana berharap agar perhatian pemerintah pusat dapat lebih terfokus pada upaya peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui program hilirisasi, percepatan pengolahan lahan produktif, serta kepastian penyerapan hasil panen petani agar kesejahteraan masyarakat tani di Bombana benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang pertanian. (ER)